Beberapa Latar Belakang Dibuatnya Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah berdasarkan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019

Persoalan sengketa terkait perjanjian jual beli  rumah serta tingginya tingkat keluhan masyarakat dalam bidang perumahan menjadi keluhan masyarakat, dimana berdasarkan data dari Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK), keluhan masyarakat menduduki peringkat kedua tertinggi. (Sumber dari Kuwera.id : Cegah Lahirnya Sengketa Properti, PUPR Uji Publik Perjanjian Jual Beli Rumah)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru saja mengundangkan Peraturan Menteri PUPR  Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah pada tanggal 12 Juli 2019

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan perlunya pengaturan mengenai sistem PPJB adalah :

1. Banyak kasus atau konflik perdata hingga pidana akibat ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara pelaku pembangunan dengan calon pemilik rumah;

2. Sering terjadi multitafsir, multi interprastasi terkait regulasi yang ada sekarang. Peraturan seperti Kepmenpera No. 11/KPTS /1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Kepmenpera No.09/KPTS/S/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli yang saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan dengan kondisi factual saat ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

3. Regulasi yang ada sekarang belum memberikan jaminan kepada para pihak sehingga masih banyak hak para pihak yang dilanggar.

(Sumber: Artikel Suara.com:  PUPR : Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Jadi Solusi Sengketa Perumahan

Didalam Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 sendiri diterangkan bahwa peraturan ini dibuat untuk mengoptimalkan peraturan mengenai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB ) berdasarkan :

– pasal 43 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Tentang Rumah Susun;   dan

– pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 sangat tegas diamanatkan Pasal 42 Ayat (2) tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas :

a.   Status Pemilik Tanah

b.   Hal yang diperjanjikan

c.   Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk

d.   Ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan

e.   Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen)

Dengan adanya Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) diharapkan dapat memberikan jaminan kepastiian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sistem PPJB dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan sistem PPJB yang berkeadilan. (Sumber : Kementrian PUPR : Kementerian

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *