SKDP – Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tidak Diperlukan lagi per 2 Mei 2019 di DKI Jakarta

Ada seorang teman menanyakan apakah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau yang biasa disebut SKDP atau Surat Keterangan Domisili Usaha masih perlu dibuat untuk perusahaannya yang berlokasi di Jakarta. Selama ini Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dibuat di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berada di setiap Kelurahan dan Surat Keterangan Domisili ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

SKDP sebagai jenis pelayanan non perizinan di PTSP

Surat Domisili Perusahaan / SKDP merupakan jenis pelayanan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .

Setiap perusahaan yang telah memiliki Akta Notaris dan telah mendapatkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, dan ingin memperoleh SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dipersyaratkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dalam pembuatannya dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

Namun persyaratan memiliki SKDP telah berubah sejak tanggal 2 Mei 2019

02 Mei 2019, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP DKI Jakarta Menutup Pelayanan

SKDU SKDP SUrat Keterangan USaha tidak diperlukan per 2 Mei 201
SKDP, SKDU, PTSP, SKDP tidak diperlukan lagi per tanggal 2 Mei 2019, PTSP menutup layanan pembuatan SKDU SKDP, iklim berusaha, perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jakarta, DKI Jakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 26 April 2019 mengeluarkan Pengumuman Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Didalam Pengumuman Nomor 27 Tahun 2019 tersebut, diuraikan tentang upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan Iklim Kemudahan Berusahan di Provinsi DKI Jakarta serta menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan, dan sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka efektif per tanggal 2 Mei 2019 pelayanan SKDP dan SKDU ditutup.

Penutupan pelayanan SKDP dan SKDU diterangkan dalam Pengumuman tersebut sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

Pengganti SKDP atau SKDU

Sebagai pengganti SKDP dan SKDU, untuk kepentingan administrasi, pelaku usaha dapat menggunakan dokumen perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan / atau dari Lembaga Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sudahkah Perusahaan Anda melakukan “Kewajiban Pengisian Data Pemilik Manfaat Korporasi / Beneficial Ownership” ? 

Lihat pengumuman dari ahu online - 30 JANUARI 2020