admin

Pengumuman : Kewajiban Pengisian Data Pemilik Manfaat Korporasi

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum ) telah mengeluarkan Pengumuman tertanggal 31 Januari 2019. Sebagai wujud kepatuhan atas peraturan pemilik Manfaat tersebut, maka Korporasi baik sendiri maupun melalui Notaris, wajib menyampaikan informasi terkait Pemilik Manfaat dari Korporasinya (Beneficiary Ownership).  Adapun pengumuman ini berlaku terhitung 14 hari sejak diumumkan, dengan sanksi …

Pengumuman : Kewajiban Pengisian Data Pemilik Manfaat Korporasi Read More »

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Pada awal tahun 2020 ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Adapun pokok permohonan terkait dengan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 tentang Jaminan Fidusia. amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tertanggal 06 Januari 2020, Nomor 18/PUU-XVII/ 2019 mengadili dan memberikan putusan sebagai …

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Read More »

SKDP – Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tidak Diperlukan lagi per 2 Mei 2019 di DKI Jakarta

Ada seorang teman menanyakan apakah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau yang biasa disebut SKDP atau Surat Keterangan Domisili Usaha masih perlu dibuat untuk perusahaannya yang berlokasi di Jakarta. Selama ini Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dibuat di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berada di setiap Kelurahan dan Surat …

SKDP – Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tidak Diperlukan lagi per 2 Mei 2019 di DKI Jakarta Read More »

Pembatalan STTD (Surat Tanda Terdaftar) Profesi Penunjang Pasar Modal oleh OJK

Pembatalan STTD (Surat Tanda Terdaftar) Profesi Penunjang Pasar Modal oleh OJK    Didalam website OJK diberitakan tentang penetepan pembatalan STTD bagi Profesi Penilai, Konsultan Hukum, dan Notaris yang melakukan kegiatan di Bidang Pasar Modal dikarenakan tidak melakukan pendaftaran ulang    Didalam web tersebut juga dilampirkan  Surat Keputusan OJK mengani Pembatalan STTD Profesi Penunjang Pasar Modal …

Pembatalan STTD (Surat Tanda Terdaftar) Profesi Penunjang Pasar Modal oleh OJK Read More »

New Mechanism for Company /PMA Establishment Based on New Regulation PP No.24 Year 2018

Based on the new regulation, there a slight different to form a company in Indonenesia. The above graphic, source from BKPM showing the flow chart of establish a company including PMA Company / foreign direct investment company. 1. First,  business owner forms a company through notary by signing the Establishment Deed of Company Business owner …

New Mechanism for Company /PMA Establishment Based on New Regulation PP No.24 Year 2018 Read More »

Beberapa Latar Belakang Dibuatnya Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah berdasarkan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019

Persoalan sengketa terkait perjanjian jual beli  rumah serta tingginya tingkat keluhan masyarakat dalam bidang perumahan menjadi keluhan masyarakat, dimana berdasarkan data dari Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK), keluhan masyarakat menduduki peringkat kedua tertinggi. (Sumber dari Kuwera.id : Cegah Lahirnya Sengketa Properti, PUPR Uji Publik Perjanjian Jual Beli Rumah) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) …

Beberapa Latar Belakang Dibuatnya Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah berdasarkan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 Read More »

Siapa saja yang bisa mengakses OSS ?

Sering banyak pertanyaan siapa saja yang bisa mengakses atau memproses NIB di OSS. Apakah Yayasan termasuk “pelaku usaha” yang diwajibkan untuk memiliki NIB dari OSS? Berdasarkan PP 24 Tahun 2018, diatur mengenai definisi “pelaku usaha” Bagian Kedua Pemohon Perizinan Berusaha Pasal 6 ( 1)         Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas: a.            Pelaku Usaha perseorangan; dan b.            …

Siapa saja yang bisa mengakses OSS ? Read More »

Bukti-Pendaftaran-Persekutuan-Perdata-Kantor-Akuntan-Publi

Pendaftaran Firma di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABU)

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas firma hukum yang didaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (“Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018 diatur mengenai Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Beberapa hal yang diatur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018  Didalam Pasal 2 diatur mengenai lingkup pendaftaran …

Pendaftaran Firma di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABU) Read More »

Sudahkah Perusahaan Anda melakukan “Kewajiban Pengisian Data Pemilik Manfaat Korporasi / Beneficial Ownership” ? 

Lihat pengumuman dari ahu online - 30 JANUARI 2020